Modul Agama Islam
Modul Agama Islam Pertemuan 6HUKUM dan DEMOKRASI DALAM ISLAM
A. HUKUM DALAM ISLAM
Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah swt melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam al-Qur’an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dalam kitab-kitab hadits.
Kajian hukum islam:
1. Hukum-hukum ibadah (Rukun islam)
2. Hukum-hukum muamalah (bertetangga, bertamu, jual beli, menikah, dll)
Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah:
a. Untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka
b. Mengarahkan mereka kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang manfaat dan mencegah atau menolak yang madlarat yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia.
Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu:
a. Huququllah (hak-hak Allah)
b. Huququl ‘Ibad (hak-hak manusia)
Demokrasi Dalam Islam
Dasar hukum demokrasi dalam islam QS ath tholaq : 6
Kontribusi Umat Islam Dalam Perumusan Dan Penegakan Hukum
1. UU RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik
3. UU RI nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
4. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam
5. UU RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
6. UU RI nomor 17 tentang penyelenggaraan ibadah haji
B. DEMOKRASI: SISTEM POLITIK ISLAM
Pengertian Sistem Politik Islam
Dalam fikih siasah disebutkan bahwa garis besar fikih siasah meliputi: (Acep Djazuli, 2000:15)
a. Siasah dusturiyah (Tata Negara Dalam Islam)
b. Siasah Dauliyyah (Politik yang mengatur hubungan antara satu negara Islam dengan negara Islam yang lain atau dengan negara sekuler lainnya)
c. Siasah Maaliyah (Sistem ekonomi negara)
Prinsip-Prinsip Dasar Siasah (Politik) Dalam Islam (Siasah Dusturiyah)
Prinsip-prinsip dasar siasah dalam Islam meliputi antara lain:
1. Musyawarah,
2. Pembahasan bersama
3. Tujuan bersama yakni untuk mencapai suatu keputusan
4. Keputusan itu merupakan penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi bersama
5. Keadilan,
6. Al-Musaawah atau persamaan
7. Al-Hurriyah (kemerdekaan/kebebasan)
8. Perlindungan jiwa raga dan harta masyarakat
Prinsip-Prinsip Politik Luar Negeri Dalam Islam (Siasah Dauliyyah)
Menurut Ali Anwar, ada beberapa prinsip politik luar negeri dalam Islam, yakni: (Ali Anwar, 2002: 195)
a. Saling menghormati fakta-fakta dan traktat-traktat (Q.S. 8:58; 9:4,7; 16:91; 17:34)
b. Kehormatan dan integrasi nasional (Q.S. 16:92)
c. Keadilan Universal (Internasional) (Q.S. 5:8)
d. Menjaga perdamaian abadi (Q.S. 5:61)
e. Menjaga kenetralan negara-negara lain (Q.S. 4:89,90)
f. Larangan terhadap eksploitasi para imperalis (Q.S.6:92)
g. Memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di negara lain (Q.S. 8:72)
h. Bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral (Q.S 60:8,9)
i. Kehormatan dalam hubungan international (Q.S.55:60)
j. Persamaan keadilan untuk para penyerang (Q.S.2:195; 16:126; 42:40).
Kontribusi Umat Islam terhadap Kehidupan Politik Di Indonesia
Islam sebagai sebuah ajaran yang mencakup persoalan spiritual dan politik telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kehidupan politik di Indonesia:
a. Ditandai dengan munculnya partai-partai berasaskan Islam serta partai nasionalis berbasis umat Islam
b. Ditandai sikap pro aktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, sejak proses awal kemerdekaan, hingga sekarang jaman reformasi.
Umat Islam Indonesia dapat menyetujui Pancasila dan UUD 45 setidak-tidaknya atas dua pertimbangan:
a. Nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam
b. Fungsinya sebagai kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama
Bentuk Sistem Pemerintahan Islam
1. Sistem pemerintahan pada masa Nabi (Theokrasi)
2. Pada masa al-Khulafa’as-Rasyidin (11 - 41 H/632 - 661 M) => Republik
3. Setelah periode al-Khulafa’ar-Rasyidin (Monarki)
4. Pada masa kontemporer (campuran)
Pemikiran Para Politikus Islam
1. Ali Abd. al-Raziq
“sistem politik pemerintahan menurut Islam boleh mengambil bentuk apa saja”
2. Nurcholish Madjid
nilai negara dan pemerintahan dalam Islam adalah instrumental dan bukan tujuan itu sendiri
3. KH. Abdurrahman Wahid
negara harus dilihat dari segi fungsinya , bukan dari norma formalnya, atau negara Islam atau bukan
Konsep Demokrasi Dalam Islam
Pakar-Pakar Konsep Demokrasi Dalam Islam
1. Fazlur Rahman
“sistem demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan mayoritas yang menerapkan metode permusyawaratan dalam pengambilan keputusan. Mereka menyamakan konsep demokrasi dengan konsep syura yang terdapat dalam Al-Qur’an surah Asy-Syura (23):38 dan surah Ali Imran (3):159.
2. Muhammad Iqbal
“kohesi antara Islam dengan ide demokrasi terletak pada prinsip persamaan (equlity), yang di dalam Islam dimanifestasikan oleh ajaran Tauhid sebagai satu gagasan kerja dalam kehidupan sosio–politik umat Islam.”
3. Moh. Amin Rais
“sistem politik demokrasi Islam dengan konsep theo demokrasi” dengan ciri-ciri:
a. Diselenggarakan dengan adil
b. Ditegakkan atas dasar musyawarah
c. dijalankan atas persaudaraan islam (tanpa diskriminasi)
0 Response to "Modul Agama Islam Pertemuan 6"
Posting Komentar